Penolakan PKS atas rencana kenaikan harga BBM pemerintah
mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Salah satu tokoh yang juga menolak
kenaikan BBM adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.
Din mengomentari
soal kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
Lalu juga soal bantuan langsung sementara masyarakat (Balsem) yang dinilai
politis.
Sebagaimana dilansir dalam detik.com, Rabu (12/6/2013).
Din mengungkapkan bahwa "Kami menganggap kebijakan itu sebagai kebijakan
yang tidak bijak,"
"Karena pelaksanaan dari Balsem, pertama tidak akan
menyelesaikan masalah bagi masyarakat itu sendiri. Karena uang yang diberikan
itu akan habis begitu saja. Kebijakan itu ibarat memberi ikan, bukan memberi
kail, apalagi di tengah kbijakan yang akan dikeluarkan itu belum jelas, belum
pasti, sementara harga-harga sudah naik," paparnya.
Lebih jauh, Din menjelaskan 'Balsem' patut dicurigai.
Mengapa? Karena menurutnya kebijakan ini bermuatan politik menjelang pemilu.
"Kegiatan ini (Balsem) bermuatan politik, karena
selalu diadakan menjelang pemilu, jadi diharapkan rakyat akan menerima dan
memberikan simpati-simpati atau balas budi," ungkapnya.
Bagi-bagi uang dalam program 'Balsem' ini disesalkan Din
karena tidak dilakukan sejak dahulu. Jika mendekati Pemilu sudah pasti akan
banyak menimbulkan spekulasi.
"Kenapa tidak dari dulu-dulu atau nanti setelah
Pemilu, maka sangat wajar apabila ada yang mencurigai dan apalagi saya
diyakinkan oleh informasi yang beredar bahwa dana yang akan dipakai sekian triliun
untuk Balsem ini adalah dari bantuan asing," paparnya.
"Apalagi kebijakan Balsem ini pelaksanaannya sering
tidak beres dan apalagi nominalnya membingungkan, katanya angka kemiskinan
rakyat miskin di negeri ini hanya 29 juta, tetapi mengapa diberikan bantuan
tunai semacam ini kepada rakyat sampai 70 juta yang dianggap orang miskin, jadi
mana yang dianggap angka kemiskinan?" tutup Din.[detik/islamedia]