Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS, Andi Rahmat menilai pemerintah hanya menyenangkan lembaga asing melalui pinjaman utang luar negeri, padahal, dana yang dibutuhkan masih tersedia di dalam negeri."Masalahnya, pemerintah suka melakukan pinjaman jangka panjang yang besar. Padahal untuk kebutuhan pinjaman dan kebutuhan di dalam negeri sendiri ini tidak match," ujarnya Senin (27/5/2013).
Andi lebih lanjut menerangkan, keuangan negara selama ini defisit. Bahkan di tahun ini, defisit akan membengkak dari 1,65 persen menjadi 2,48 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, dalam aktualnya, keuangan negara ternyata surplus.
Dia menilai pemerintah melakukan penyimpangan terhadap kebijakannya sendiri sehingga kebijakan yang selama ini dikeluarkan terkesan bertolak belakang dengan kebijakan lainnya.
Ilustrasi Utang Negara (litbang kompas)
"Saya menilai pemerintah melakukan anomali kebijakan. Ada empat hal dalam catatan saya," kata Andi saat pemaparan Rapat Kerja RAPBN Perubahan di Komisi XI DPR Jakarta, Senin (27/5/2013).
Adapun anomali yang dimaksud salahsatu diantaranya adalah terkait dengan subsidi BBM. Menurutnya, pemerintah sebenarnya anti terhadap subsidi. Buktinya, anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dipangkas.
Namun, masalahnya, pemerintah malah berencana memberikan dana kompensasi kenaikan harga BBM berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp 150.000 per orang untuk 15,5 juta keluarga miskin.[kmp/ad/im]
