Orasi Politik Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Anis Matta saat pertama kali ditunjuk sebagai Presiden PKS oleh Majelis Syura
awal Februari lalu mampu menggerakkan semangat kader. Sejumlah pilkada di
beberapa daerah dimenangkan calon PKS. Apa resep Anis Matta memimpin PKS?
Gaya Anis Matta masih santai. Tak jauh berbeda saat
dirinya menjadi Wakil Ketua DPR RI yang telah ia tanggalkan sesaat dirinya
ditunjuk sebagai Presiden PKS. Tak nampak wajah kelelahan, padahal hari-harinya
sejak menjadi Presiden PKS dihabiskan dengan berkeliling ke sejumlah daerah di
Indonesia.
Sejumlah media cetak, elektronik berkesempatan bincang
santai dengan Presiden PKS pada akhir pekan lalu. Banyak hal yang ia ungkapkan
mulai soal posisi PKS di koalisi, posisi menteri PKS di kabinet hingga soal
nasib dirinya terkait kasus Luthfi Hasan Ishaaq. Berikut petikan wawancaranya:
Apakah Anda masih merasa di koalisi?
Jawabannya waktu. Sudah diserahkan ke presiden SBY kan.
Tapi kalau menurut saya, kita punya pengalaman banyak berbeda dengan koalisi.
Seperti century, RUUK DIY, BBM tahun 2012 dan tahun ini. Sepanjang itu tidak
ada kejadian apa-apa.
Perbedaan ini tidak lagi menjadi persoalan kita. Ini soal
ijtihad saja, dua-dua pihak demi rakyat. Dalam kasus ini tidak ada personal,
ini kan tematik. Jadi ya harus disikapi dengan kalem. Selama ini menyikapi
perbedaan menjadi urusan personal.
Saat ini, PKS mempertontonkan perbedaan antar kader. Yang
paling mencolok soal pandangan tentang penaikan BBM, antara menteri dari PKS
dan kader PKS yang silang kata dan pendapat. PKS tak lagi solid?
Hal ini menjadi bias karena sistem yang kita anut adalah
presidensialisme, menteri pembantu presiden. Kita memberi ruang menteri untuk
mengambil posisinya sesuai dengan konstruksi Hukum Tata Negara. Jadi sudah
benar sikap menteri-menteri dari PKS itu.
Tapi partai sebagai yang menjalankan fungsi aspirasi juga
sudah benar. Saya tegaskan Majelis Syura tidak pernah mengambil keputusan soal
BBM, itu terlalu teknis. Saya menjadi sekretaris Majelis Syura selama 15 tahun,
soal BBM tidak pernah dibahas.
Bagaimana posisi Anda sebagai Presiden PKS di
tengah-tengah badai?
Saya selalu anggap, politisi itu yang paling penting
mengajak. Pekerjaan besar politisi itu adalah industri pemikiran. Saya
mempersepsi, media dan politik merupakan industri pemikiran. Politisi kebijakan
media kata-kata yang berbentuk cita rasa. Politik membuat regulasi yang
mengatur keseluruhan. Tidak ada jalan datar atau badai. Karena politik itu
pergulatan pemikiran.
Dianggap badai, karena menerpa personal case. Tapi
politik tidak di situ sehingga saya berpikir, tidak ada yang saya anggap badai
yang personal. Ada tantangan, bagaimana meningkatkan elektabilitas. Ini teknis,
karena tidak menyentuh akar politik, tapi hanya sisi politik tapi pencitraan.
Karena soal pencitraan tidak terlalu sulit. Bukan berarti ini gampang. Tapi ini
tidak menyentuh pekerjaan politik.
Inti politik, bagaimana berhubungan dengan rakyat,
pencitraan menyusul. Komunikasi yang saya lakukan, maka nya saya jalan-jalan.
Baik mengajar publik atau menyerap aspirasi. Saya tidak pernah membayangkan,
personal case meruntuhkan organisasi. Bahkan clinton karirnya tidak mati karena
kasus skandal seks. Jadi publik bisa membedakan, public live dan private live.
Bagaimana dengan sidang LHI (Lutfi Hasan Ishaaq) yang
baru dimulai?
Selama masa persidangan, DPP PKS tidak boleh
mengomentari. Hanya tim hukum. Saya sudah keliling 2/3 Indonesia, di lapangan
(Kasus LHI) tidak jadi perbincangan di lapangan. Semua laporannya sama. Sama
sekali tidak dibicarakan oleh publik. Sebabnya, karena terlalu banyak
masalah/kasus.
Ada sebab lain, berita korupsi sudah terlalu lama dimuat,
over expose.. efek publik tidak terlalu lagi. Ini masalah di industri media.
Kita belum punya alat antara opini publik dan media. Hasil survei, apa yang
dibicarakan media tidak dibicarakan di bawah. Kita melakukan survei per 3 bulan
dan minta laporan daerah.
Jawabannya seragam. Ada efek bagi kader, makin solid,
militansi makin naik. Strateginya gak ada yang muluk-muluk, silaturahim saja.
Ini politik hubungan manusia saja. Kita mengalami penyimpangan dalam politik.
Ketika kata tak dipercaya, maka tatap mata.
Nasib Presiden PKS dan Majelis Syura ditentukan KPK
tergantung sidang LHI, apa komentar Anda?
Mudah-mudahan tidak ada masalah.
Bagaimana dengan reshuffle kabinet?
Saya belum dengar apa-apa. Urusan reshuffle merupakan
urusan presiden. Saya tidak mau berandai-andai, karena berandai dari setan. Ini
jangan dianggap ini masalah terlalu besar. Jangan disebar-sebarkan masalah
seperti ini.
Apakah Anda pernah kontak dengan Presiden SBY?
Belum ada momennya. Terakhir saat pengesahan APBN 2012
lalu. (rf/ind/dakwatuna)
Sumber: http://www.dakwatuna.com