Komisi I DPR dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)
melakukan pertemuan bersama Freedom and Justice Party (partai Ikhwanul
Muslimin) Mesir. Pertemuan itu membahas tentang permintaan dukungan dan bantuan
dari masyarakat Indonesia terhadap konflik berkepanjangan yang terjadi di
Mesir.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq yang pimpin pertemuan itu mengatakan, Indonesia saat ini sangat aktif mendukung perjuangan rakyat Mesir. Terutama mengembalikan kepemimpinan demokratis ke tangan Presiden yang dikudeta militer, Muhammad Mursi.
"Kami sudah punya kontak dengan beberapa pemimpin regional untuk membahas masalah Mesir. Kami juga sudah mengutus Menlu Marty Natalegawa ke New York untuk membicarakan masalah ini dengan Sekjen PBB," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/9).
Sementara itu, juru bicara Freedom and Justice Party, Ahmed M Fahmi mengatakan, saat ini sudah tidak ada lagi proses demokratisasi di Mesir. Bahkan, lanjut dia, keadaan sekarang lebih buruk ketimbang rezim Husni Mubarak yang juga bernasib sama, digulingkan oleh pihak militer.
"Sekarang proses demokrasi tidak dilakukan lagi di Mesir, mereka menutup beberapa stasiun televisi, bahkan Presiden Mursi tidak melakukan hal itu ketika berkuasa. Mereka (militer) menutup beberapa media dan stasiun televisi yang melaporkan kejadian sebenarnya," kata Ahmed.
Dalam kondisi seperti ini, Ahmed juga berharap agar bangsa Indonesia tetap mendukung demokrasi di Mesir maupun kawasan regional. Dukungan itu, kata dia, bisa dilakukan dengan cara mendorong militer untuk menghentikan tindakan agresif mereka terhadap rakyat Mesir dan presiden yang terpilih secara demokratis, Muhammad Mursi.
"Jika ingin menjadikan Mesir sebagai negara demokratis maka militer harus menyudahi agenda agresif yang dilakukan selama ini," pungkasnya.[pks]
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq yang pimpin pertemuan itu mengatakan, Indonesia saat ini sangat aktif mendukung perjuangan rakyat Mesir. Terutama mengembalikan kepemimpinan demokratis ke tangan Presiden yang dikudeta militer, Muhammad Mursi.
"Kami sudah punya kontak dengan beberapa pemimpin regional untuk membahas masalah Mesir. Kami juga sudah mengutus Menlu Marty Natalegawa ke New York untuk membicarakan masalah ini dengan Sekjen PBB," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/9).
Sementara itu, juru bicara Freedom and Justice Party, Ahmed M Fahmi mengatakan, saat ini sudah tidak ada lagi proses demokratisasi di Mesir. Bahkan, lanjut dia, keadaan sekarang lebih buruk ketimbang rezim Husni Mubarak yang juga bernasib sama, digulingkan oleh pihak militer.
"Sekarang proses demokrasi tidak dilakukan lagi di Mesir, mereka menutup beberapa stasiun televisi, bahkan Presiden Mursi tidak melakukan hal itu ketika berkuasa. Mereka (militer) menutup beberapa media dan stasiun televisi yang melaporkan kejadian sebenarnya," kata Ahmed.
Dalam kondisi seperti ini, Ahmed juga berharap agar bangsa Indonesia tetap mendukung demokrasi di Mesir maupun kawasan regional. Dukungan itu, kata dia, bisa dilakukan dengan cara mendorong militer untuk menghentikan tindakan agresif mereka terhadap rakyat Mesir dan presiden yang terpilih secara demokratis, Muhammad Mursi.
"Jika ingin menjadikan Mesir sebagai negara demokratis maka militer harus menyudahi agenda agresif yang dilakukan selama ini," pungkasnya.[pks]
