Perjuangan bangsa Mesir untuk mendapatkan kehidupan
demokrasi merupakan perjuangan panjang yang melelahkan. Setelah ribuan tahun
dipimpin oleh raja dan presiden yang diktator sampai pada akhirnya mereka bisa
memilih presiden mereka sendiri. Presiden pertama dari kalangan sipil yang
terpilih secara sah menurut undang-undang dan aturan negara demokrasi. Dialah
Dr. Muhammad Mursi.
Namun akhirnya perjuangan tersebut harus diulang kembali
dari nol. Itu artinya Mesir berjalan mundur dan mencoba mengulangi dari langkah
pertama. Langkah yang sama ketika mereka membangun negara demokrasi pasca
runtuhnya rezim Mubarak.
Tahun 2012-2013 adalah ujian yang sangat berat bagi Mesir
menuju negara berdaulat dari masa kelam menuju masa depan gilang gemilang. Masa
kehidupan demokrasi yang bebas dari tekanan militer dan intervensi asing.
Cerita berawal tahun 2012, seolah Mesir kembali dari titik ‘nol untuk
memulai masa transisi demokrasi yang dipimpin langsung oleh Marsekal
HuseinThantawi, Pimpinan Dewan Militer (SCAF) waktu itu. Sebagai penyelenggara
negara SCAF pun melaksanakan tugasnya. Setelah SCAF sukses menggelar pesta
demokrasi pemilu Majelis Shaab dan Majelis Syura.
Selanjutnya rakyat Mesir menuntut agar segera diadakan
pemilihan presiden dan menuntut Dewan Militer yang dipimpin oleh Husein
Thantawi agar segera mengalihkan kekuasaannya kepada pemerintahan sipil paling
lambat 30 Juni 2012. SCAF pada waktu itu satu-satunya pemegang amanat rakyat
yang legal secara konstitusional dan representasi ‘presiden” setelah lengsernya
Mubarak. Seluruh kekuasaan di tangan Dewan Militer selama presiden Mesir baru
belum terpilih. Pemilihan yang akan diadakan melalui pemilu yang bersih,
transparan dan adil.
Kini nampaknya kejadian sebelum Presiden Mursi diangkat
kembali terulang. Seperti yang terjadi ketika SCAF mengambil alih kekuasaan
negara setelah melengserkan presiden Mubarak atas tuntutan rakyat. Tidak heran
jika SCAF memegang peranan yang sangat penting dalam eskalasi politik Mesir.
Karena seperti yang kita ketahui, dari segi kuantitas militer Mesir saat ini
menduduki peringkat ke-7 di dunia dan terbesar di Afrika. Sehingga kekuatan ini
dianggap mampu memegang kunci perubahan politik Mesir saat ini.
Awal Kemarahan Militer
Kemarahan SCAF terlihat jelas ketika DPR menunjuk Komisi
Hukum dan Perundang-undangan yang diketuai oleh Consellor Mahmud Khudhari. Ia
membuat rancangan UU “Isolasi Politik” secara marathon dan hasilnya, RUU ini
ditetapkan menjadi UU yang harus dilaksanakan.
UU “Isolasi Politik” ini harus dilaksanakan oleh lembaga
peradilan tertinggi di Mesir. Hal ini membuat sisa rezim Mubarak semakin geram.
UU Isolasi Politik ini berisi tentang larangan bagi status quo -khususnya para
petinggi dan pimpinan Partai Demokrat (NDP) dan orang-orang yang berafiliasi
dengan Partai Demokrat tidak dibolehkan kembali memimpin Mesir, termasuk
menduduki posisi Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Menteri, Gubernur,
dll selama 10 tahun, terhitung sejak 11 Februari 2011. Adapun ‘otak’ dari ide
isolasi politik ini adalah mayoritas anggota Majelis Shaab (DPR) yang pada
waktu itu didominasi oleh fraksi Islamis termasuk anggota FJP dan Ikhwan.
Kondisi pada masa transisi di bawah pimpinan Marsekal
Thantawi tidak jauh berbeda dengan kudeta militer Rabu malam (3/7). Sebetulnya
sejak lengsernya Mubarak, SCAF masih tidak rela untuk menyerahkan kekuasaan ke
sipil. Karena akan berdampak ‘todak baik’ pada beberapa kepentingan.
Bagaimana Dengan Ikhwanul Muslimin?
Jika melihat bagaimana sikap Jamaah Ikhwanul Muslimin
terhadap militer, pasca revolusi 25 Januari 2011 tidak pernah terbersit oleh
mereka untuk ‘berseteru’ dengan Dewan Militer. Justru IM sangat menghormati
posisi militer sebagai penanggung jawab stabilitas keamanan negara. Karena
seperti yang dijanjikan, militer akan membawa masa transisi ini dengan damai
dan menyerahkan kekuasaan kepada sipil.
Tapi IM mulai jengkel ketika SCAF terlihat ‘bermain-main’
dengan mengulur-ulur pelaksanaan pemilu. Terlihat marah ketika SCAF tiba-tiba
‘mengkudeta’ presiden’ yang namanya masih ada di bilik-bilik suara. Tanthawi
mengeluarkan Dekrit Penyempurna yang membatasi kewenangan presiden dan
pengambil kebijakan tertinggi itu adalah militer. Artinya presiden hanya
sebagai formalitas, siapa pun nanti yang akan menjadi presiden baik Mursi atau
Syafik. IM dan kubu revolusi menolak. Hingga Mursi beberapa bulan kemudian
membatalkan dekrit ini sekaligus mencopot Marsekal Thantawi dan beberapa
pejabat militer lainnya.
Setelah Mursi dinyatakan menang, militer memang
menyerahkan tapi hanya selama waktu 1 tahun. Apakah ke depan militer akan
mengembalikannya kepada sipil tanpa intervensi sedikit pun? Hal itu masih
menjadi teka-teki.
Pengamat mengemukakan bahwa selama 1 tahun pemerintahan
Mursi belum bisa ‘menguasai’ militer dan kepolisian yang merupakan simbol
kekuatan negara. Oleh karena itu, melihat kondisi yang telah melanda mereka,
sepertinya masa-masa ‘bulan madu’ IM dan militer telah sirna karena mereka
merasa dizhalimi. Ke depan Ikhwanul
Muslimin akan terus melakukan aksi-aksi sejuta massa untuk ‘menghukum’ dewan
militer.
Ada kesan kurang bersahabat yang ditunjukkan militer
kepada Ikhwanul Muslimin. Sinyal tersebut dapat dilihat dari pernyataan SCAF
melalui As-Sisi yang dengan terang-terangan memberikan pesan khusus kepada
Ikhwanul Muslimin dan pendukungnya bahwa militer adalah milik rakyat, bukan
milik jamaah atau kelompok tertentu. Padahal Ikhwanul Muslimin dan pendukung
juga merupakan bagian dari rakyat Mesir.
Ada analisa yang menyebutkan bahwa kudeta ini merupakan
aksi balasan SCAF setelah Mursi mencopot Marsekal Husein Thantawi dan Letjen
Samih Annan. SCAF tidak rela ini terulang lagi.
Berikut adalah jejak rekam perjalanan Ikhwanul Muslimin
dan Militer selama 490 hari sejak 15 Februari 2011 hingga 27 April 2012. Jejak rekam ini dimulai ketika SCAF dipimpin
oleh Marsekal Husein Thantawi, menjelang pilpres 2012 di Mesir.
15 Februari 2011: Dewan Militer (SCAF) membentuk Komisi
Amandemen Konstitusi, merekrut tokoh konstitusi dari Ikhwanul Muslimin dan
kelompok Islamis
27 Mei 2011: Ikhwanul Muslimin memboikot aksi demo sejuta
massa “Revolusi Jilid II” karena dinilai aksi ini “melawan” Dewan Militer
20 November 2011: Ikhwanul Muslimin mengecam insiden
Musthafa Mahmud yang terjadi 6 hari sebelum hari H pemilu legislatif sebagai
upaya menggagalkan pemilu
29 Juli 2011: Jumat sejuta massa yang dipimpin Ikhwanul
Muslimin dan kekuatan islam mulai menekan Dewan Militer
20 Maret 2012: Hasil referendum amandemen konstitusi
keluar dan memuaskan pihak Ikhwanul Muslimin dan kelompok Islam
18 November 2011: Aksi sejuta umat menolak Konstitusi “Silmy”
dan melengserkan Dewan Militer
19 Maret 2012: Parlemen Mesir mulai memutuskan Mursi
tidak percaya kepada pemerintah dan kabinet Ganzoury, namun Militer membela
Ganzoury
20-27 April 2012: Ikhwanul Muslimin terus melakukan aksi
demo sejuta massa menolak pencalonan Umar Sulaiman (status quo) dan ingin
melengserkan militer
Militer dan Mursi; ‘Kudeta dan Kudeta Balasan’
Menjelang pemilu putaran 2 selesai dan desa-desus
kemenangan Mursi makin kuat, Militer keluarkan Dekrit Penyempurna. ‘Kudeta
Politik’ pertama yang membatasi wewenang presiden. Ikhwanul Muslimin geram.
12 Agustus 2012, giliran Mursi kudeta miiter. Mursi
batalkan dekrit penyempurna dan mencopot beberapa petinggi militer; Thantawi
digantikan oleh As-Sisi dan Samy Anan digantikan oleh Shidqi Subhi.
Sejak awal terpilihnya Mursi, pihak oposisi yang dipimpin
oleh Front Penyelamat Nasional (NSF) tidak ingin SCAF berada di bawah kendali
Maktab Irsyad (Ikhwanul Muslimin) dan kelompok Islamis
Pernyataan As-Sisi dalam Konpres 1 Juli itu sama sekali
tidak ada koordinasi dengan Mursi. Dari sinilah mulai pembangkangan militer itu
Namun skenario yang tidak bisa dielakkan juga adalah akan
terjadi kudeta perwira menengah militer yang pro Mursi terhadap As-Sisi
Bahkan setelah kudeta ini, beberapa propinsi siap
melepaskan diri dari Mesir. Ini peringatan pertama dari rakyat sipil
Setelah penangkapan para qiyadah (pimpinan) Ikhwanul
Muslimin dan presiden FJP, entah skenario apalagi yang akan terjadi. Bisa jadi
Ikhwanul Muslimin dan FJP akan dibubarkan paksa, atau akan ada kudeta balasan.
Sumber: twitter.com, dari kultwit Muhammad Syadid, CEO
Informer yang diterjemahkan oleh Sinai Mesir
Sumber:
http://www.dakwatuna.com/2013/07/06/36330/perjalanan-ikhwan-dan-militer/#ixzz2YHFE5kxA