Wasekjen PKS Fahri Hamzah menilai hal itu merupakan bagian dari festival yang dilakukan KPK. "Dia (KPK) memenangkan opini publik. Publik kalau disinggung moral akan hancur. Lalu masuk ke hukum. Ini karena mau menghukum orang dihancurin dulu moralnya," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/5/2013).
Fahri menyebutkan adanya aturan penyadapan yang diabaikan KPK sehingga moral seseorang bisa hancur. Ia menyebutkan penyadapan seharusnya diatur oleh Undang-undang. "Tapi di Indonesia PP penyadapan ditolak, KUHP diabaikan juga karena KPK lex specialis," ujarnya.
Sehingga pada akhirnya tidak ada aturan yang mengatur mengenai penyadapan. "Penyadapan maunya KPK saja," imbuh Fahri.
Ia mengatakan penyadapan juga harus disetujui oleh komite yang dibentuk oleh pengadilan. "Tapi akhirnya dia (KPK) menyadap Lutfi soal pusthun, hancurlah Lutfi, hancur lah Fathonah. Karena penyadapan adalah perampasan hak seseorang sehingga harus diatur terlebih dahulu," katanya. [tribunnews]
