Kondisi Mesir sudah sangat kacau, membingungkan, apa yang
akan terjadi di Mesir? Sebenarnya, poin-poin pernyataan militer 3 Juli lalu
sudah menjawabnya. Tapi ada satu hal mendasar yang tidak terjawab, kapan semua
poin itu akan dilaksanakan?
Tidak terjawabnya pertanyaan “kapan” ini membuat
terbukanya semua kemungkinan yang akan terjadi. Penulis tidak sedang berpolemik
tentang nama yang tepat untuk mendeskripsikan peristiwa terakhir yang terjadi
di Mesir. Karena substansinya lebih penting daripada sekedar namanya, terutama
dari sisi hukum dan perundangan.
Memang terjadi polemik tentang hal itu. Ada yang
menyebutnya sebagai kudeta militer. Ada yang mengatakan, itu bukan kudeta
militer, tapi sekadar intervensi militer. Ada juga yang menyebutnya sebagai
revolusi pelengkap revolusi 25 Januari. Tapi ada juga yang menyebutnya sebagai
gerakan yang bertujuan untuk meluruskan, sama seperti yang dilakukan oleh
Presiden Anwar Sadat. Saat itu ada beberapa pendukung Presiden sebelumnya,
Gamal Abdel Naser yang berusaha membuat konspirasi menggulingkan Sadat. Dengan
cepat Sadat menggilas mereka dan memasukkan mereka ke dalam penjara.
Apapun nama yang disematkan untuk peristiwa terakhir,
semua orang bisa mengerti isi penyataan militer tersebut, dan mengerti bahwa
tindakan militer tersebut adalah respon dari perseteruan dan perpecahan yang
terjadi di Mesir. Militer berusaha untuk mendekatkan pandangan
kelompok-kelompok tersebut. Walaupun sebenarnya usaha ini juga belum dilakukan
oleh militer.
Semua orang juga mengerti bahwa militer telah mengajukan
beberapa usulan untuk menghentikan kemelut Mesir ini, tetapi Presiden Mursi
tidak menerima usulan-usulan tersebut. Lalu militer mengeluarkan ancaman dan
ultimatum. Dan akhirnya ketika Presiden Mursi tidak merubah sikapnya, militer
pun menggulingkannya tanpa menyentuh rekan dan pemimpin partainya. Lalu militer
mengangkat ketua Mahkamah Konstitusi sebagai presiden sementara untuk masa
transisi sampai didapatkan presiden terpilih yang baru.
Setelah mencermati isi pernyataan militer, dan mengamati
implikasinya pada kondisi riil, kita bisa menarik beberapa kesimpulan:
Sebenarnya, pihak militerlah yang paling berperan dalam
hal ini dari awal hingga akhir. Militer memanfaatkan demonstrasi yang kian
memanas menuntut Presiden Mursi mundur.
Militer menekankan bahwa tindakan yang diambilnya adalah
karena panggilan peran kebangsaan, bukan peran politik. Militer juga berusaha
memberikan jaminan akan tetap menjaga jarak dengan politik. Militer menyadari
bahwa mengkudeta presiden yang terpilih secara demokratis dapat memutus bantuan
ekonomi dari Eropa dan Amerika. Selain memang untuk memperbaiki wajah mereka
dalam opini publik.
Tindakan militer tersebut diambil setelah tuntutan yang
berlangsung sepanjang tahun dari kalangan liberal dan sekular, yang mendapatkan
sambutan dari masyarakat luas, terutama para pendukung rejim Mubarak.
Polemik tentang kudeta-bukan kudeta ini terasa selesai
setelah Hakim Agung Thariq Al-Bisyri pada tanggal 4 Juli yang lalu
mengungkapkan pendapatnya. Menurutnya, menggulingkan Presiden Mursi dan
membekukan konstitusi adalah benar-benar kudeta militer atas konstitusi yang dilahirkan
aspirasi tulus mayoritas rakyat Mesir.
Presiden sementara yang baru, adalah praktisi hukum yang
bersih dan kompeten. Sayangnya, dia datang dari luar dunia politik. Hal ini
menunjukkan bahwa keputusan-keputusan politik tetap akan berasal dari pihak
militer. Minimal selama masa peralihan.
Presiden sementara akan menggunakan kebebasannya dalam
mengeluarkan dekrit selama masa peralihan. Karena Majelis Permusyawaratan telah
dibekukan, hal ini berarti dia akan memegang dua otoritas sekaligus; legislatif
dan eksekutif. Dan sebenarnya, yang akan memegang dua otoritas sekaligus ini
adalah pihak militer.
Hingga saat ini, semua langkah yang disebutkan dalam
roadmap tidak ditentukan tanggal mainnya. Tidak diketahui berapa lama masa
peralihan, sampai kapan konstitusi dibekukan, sampai kapan dilakukan amandemen
konstitusi, kapan akan dilangsungkan pemilu legislatif dan presiden yang katanya akan dilakukan
lebih awal. Padahal pemilulah yang akan menentukan porsi kekuatan masing-masing
pihak partai politik.
Demikianlah beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dari
keluarnya pernyataan militer dan implikasi yang telah ditimbulkannya. Sehingga
yang akan terjadi adalah:
Tidak adanya kejelasan waktu akan membuka banyak sekali
kemungkinan; baik positif maupun negatif. Karena waktu yang tidak pasti berarti
bisa panjang, bisa pendek. Sehingga kembali hadirnya pemerintahan sipil
demokratis sangat sulit diharapkan.
Isi pernyataan militer sebenarnya tidak jauh berbeda
dengan inisiatif yang diajukan Presiden Mursi yang terakhir. Oleh karena itu,
sebenarnya target terpenting yang diinginkan dengan pernyataan itu hanyalah
untuk mengkudeta Presiden Mursi.
Sebenarnya sekarang sedang terjadi peralihan kepada
demokrasi kerakyatan. Dalam demokrasi ini akan sangat sulit mengendalikan berbagai
reaksi. Selain itu, akan banyak sekali kebijakan yang berimbas kepada
pembatasan hak-hak asasi. Seperti sudah langsung terlihat begitu kudeta
berhasil dilakukan. Ini tentu sangat mengkhawatirkan banyak pihak.
Yang kita pikirkan bukanlah sekadar satu kelompok
hengkang, digantikan dengan kelompok yang baru. Karena yang lebih penting
adalah apakah bangsa Mesir pada akhirnya akan menjadi pemenang? Inilah yang
mungkin tidak ada di benak masing-masing kelompok ketika sengit menyerang
kelompok yang lain. Wallahu A’lam (Terjemahan H. Muh. Sofwan Abbas, MA)
*Penulis buku, pengamat politik dan cendikiawan Mesir
Sumber:
http://www.dakwatuna.com/2013/07/06/36327/lorong-gelap-masa-depan-politik-mesir/#ixzz2YHG7qfWI
