Rabu malam, 12 Juni 2013, para petinggi Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) menggelar rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) di Lembang.
Dalam rapat tersebut membahas manuver manuver mengenai penolakan kenaikan BBM,
rabu malam tersebut di Lembang dihadiri pula 3 menteri PKS dari Kabinet Indonesia
Bersatu jilid II.
Ditemui wartawan, Kamis 13 Juni 2013, Ketua Fraksi PKS
Hidayat Nur Wahid mengungkapkan salah satu point pertemuan itu, dia
mengungkapkan, menteri asal PKS ditawari pindah partai politik agar tetap
berada di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.
Bahkan, kata dia, menteri PKS dijanjikan fasilitas lain
di struktur dewan pimpinan pusat termasuk semua kelengkapan
keanggotaan.“Menteri kami kan bukan orang yang gila jabatan. Mereka murni
bekerja untuk rakyat. Semua iming-iming itu hanya angin lalu buat kami,” kata
Hidayat.
Menurut Hidayat, manuver politik semacam itu adalah upaya
lama yang dilakukan partai penguasa untuk menarik para kader PKS yang
potensial. “Kami solid dan tidak akan tertarik dengan iming-iming itu,”
katanya.
Sikap PKS dalam menolak kenaikan BBM ini pun turut di iya
kan dari berbagai kalangan, termasuk Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam
(PB HMI) dan eksponen Aktivis 98.
Hasil rapat yang digelar di Bandung itu memutuskan bahwa
PKS sepakat menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Sikap ini merupakan
keputusan final karena diambil bersama DPTP yang merupakan Badan Pekerja
Majelis Syura.
“Sikap ini adalah sikap yang final karena diputuskan
lembaga tertinggi di partai. Maka, DPP dan turunannya (fraksi) diamanahkan
untuk mengelola keputusan ini dengan cara yang rasional. Ini bukan anti-pada
kesejahteraan rakyat, kami mengoreksi kebijakan yang peduli pada rakyat,” kata
Hidayat.
