Pidato Presiden Thein Sein ini menyusul rilis laporan jumlah korban tewas akibat konflik sektarian yang sudah mencapai 200 orang.
"Terkait masalah Rakhine, pemerintah akan bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar warga Musim, dengan tidak mengabaikan hak-hak warga mayoritas," kata Thein Sein.
Negara Bagian Rakhine hingga saat ini masih terbelah setelah kekerasan sektarian besar pada Juni dan Oktober yang mengakibatkan ratusan orang tewas dan 140.000 orang kehilangan tempat tinggal mereka.
Sejumlah biksu Buddha dikabarkan terlibat dalam kerusuhan ini, sementara aparat keamanan Myanmar dituding membiarkan perusuh membakar masjid dan menyerang warga Muslim.
"Saya mengakui terjadi pelanggaran hak asasi manusia di sana," kata dia.
Lebih jauh Thein Sein mengatakan dia akan menggunakan kekuasaan yang ada di tangannya untuk memastikan aparat keamanan mengambil langkah nyata untuk mengembalikan kedamaian dan keteraturan di Rakhine.
Serangan sektarian terhadap warga Muslim -yang berjumlah empat persen dari seluruh penduduk Myanmar- seakan membuka luka yang selama ini ditutupi junta militer yang berpuluh tahun menguasai Myanmar.
Pada Maret lalu, setidaknya 43 orang tewas dan ribuan orang kehilangan tempat tinggalnya setelah kerusuhan sektarian terjadi di kota Meiktila. Kerusuhan berdarah itu dipicu perselisihan di sebuah toko emas di pusat kota Meiktila.[afp/kmps/im]
www.islamedia.web.id
