Ganjar Widiyoga
(calon doktor Hubungan Internasional di Inggris)
Media menjadi salah satu pilar demokrasi bukan tanpa
alasan. Media diperlukan untuk mengontrol perilaku eksekutif, legislatif dan
yudikatif. Media diharapkan membuka borok penyelenggara negara dan mengapresiasi
prestasi mereka. Informasi yang muncul dari media menjadi dasar masyarakat
untuk memberikan suara mereka pada partai politik dan kandidat yang mereka
pandang berprestasi dan memperjuangkan aspirasi.
Namun di Mesir, media justru menjadi perpanjangan tangan
aktor politik. Media yang banyak dimiliki oleh kroni Mubarak ini secara
beruntun menyajikan berita dan informasi yang anti-Mursi dan tanpa sungkan
menyajikan nara sumber yang berat sebelah. Penelitian Dr. Muhammad Elmasry,
Asisten Profesor Komunikasi Publik di American University in Cairo (bisa dibuka
di Jadalliya) menjelaskan bagaimana berat sebelahnya media di Mesir. Media
pro-Mursi berusaha mengimbangi, namun pengalaman media-media pro-Mursi kalah
jauh dibandingkan dengan media-media anti-Mursi. Satu-satunya media besar yang
netral adalah Al Jazeera Mesir. Karena itulah, setelah militer mengambil alih
kekuasaan, militer menutup media-media pro-Mursi dan Al Jazeera Mesir, menyegel
kantor dan menangkapi para wartawan,
termasuk wartawan Al Jazeera Mesir.
Perilaku media ini tentu patut disayangkan namun agaknya
memang sulit menempatkan diri sebagai penjaga demokrasi. Bahkan media di
Indonesia pun seringkali menghadirkan berita yang tidak berimbang. Kasus
terbaru adalah berita yang diturunkan oleh sebuah media nasional, menyebutkan
'Empat Alasan Mursi Ditumbangkan' (bisa dilihat di tempo.co). Sadar atau tidak,
artikel ini memelintir berita dan menumbuhkan citra buruk bagi Presiden Mursi.
Artikel ini sejatinya merujuk pada artikel di Guardian
(bisa dilihat di Guardian). Namun, judul asli di Guardian adalah
“"Mohammed Morsi: the Egyptian Opposition Charge Sheet". Jika
dibahasaindonesiakan, artikel Guardian tersebut lebih pas mendapatkan judul
"Tuduhan Oposisi pada Mursi". Tuduhan, bukan fakta.
Inilah pelintiran pertama yang terjadi. Bisa jadi, ada
khilaf dalam proses penerjemahan. Namun mencermati isi artikel di media
Indonesia tersebut, nampak jelas memang artikel itu ingin membangun opini bahwa
Mursi layak digulingkan.
Pelintiran kedua terjadi dalam proses penerjemahan isi.
Artikel di Guardian memberitakan secara berimbang apa yang menjadi tuntutan
oposisi dan bagaimana alasan pendukung Mursi. Secara mandiri, artikel yang
diterjemahkan ini bisa jadi memberikan porsi yang lebih banyak pada tuntutan
oposisi. Namun meletakkan dalam konteks rangkaian berita Guardian secara lebih
komprehensif, kita dapat melihat bahwa Guardian sangat berhati-hati dalam
menjaga obyektivitas dan keseimbangan pemberitaannya. Maka, menjadi lucu saat
artikel media di Indonesia tersebut tidak menerjemahkan beberapa poin di
Guardian, poin-poin yang dapat menjadi penyeimbang tuduhan tersebut.
Terkait tuntutan oposisi sendiri, ada banyak analis
internasional yang membantahnya. Richard Falk, seorang cendekiawan ternama
hubungan internasional menulis opini khusus tentang Mursi (aljazeera.com). Inti
dari pendapat Falk adalah, Mesir pasca-Mubarak dalam kondisi yang carut-marut.
Negarawan sekelas Nelson Mandela saja mungkin akan mengalami kesulitan
mengelolanya. Apalagi Mursi, yang masih hijau di dunia pemerintahan dan baru
satu tahun menjabat?
Secara lebih detail, saya akan membahas tuduhan oposisi
terhadap Mursi yang dimuat oleh artikel di media nasional di atas.
1. Dominasi Ikhwan di Pemerintahan
Dominasi Ikhwan di Pemerintahan adalah tuduhan terlucu
yang dapat dilontarkan pihak oposisi. Dalam pemerintahan demokratis, wajar jika
pemenang pemilu menguasai pemerintahan. Partai Kebebasan dan Keadilan
memenangkan pemilu dengan suara 40%. Wajar jika kemudian mereka memiliki
anggota dewan terbanyak dan menjadi mayoritas di parlemen. Itupun, Mursi
menahan diri dengan hanya mengangkat tiga orang menteri dari Ikhwan (kemudian
belakangan menambah dua orang lagi, menjadi lima orang). Menteri-menteri lain
diangkat dari kalangan professional non-partisan.
Mempermasalahkan ini sama saja dengan mempermasalahkan
kenapa jumlah anggota DPR-RI dari Partai Demokrat lebih banyak dari
partai-partai lain, atau kenapa jumlah menteri Partai Demokrat lebih banyak
daripada jumlah menteri dari PDIP. Lucu dan tidak masuk akal.
Terlebih, berkali-kali Mursi mengajak pihak oposisi untuk
bekerja sama dalam menyusun konstitusi dan menjalankan pemerintahan, namun
oposisi menolak. Penolakan pihak oposisi merupakan hak mereka. Namun
menggelikan jika mereka di satu sisi menolak tawaran Mursi, di sisi lain
mengeluh karena tidak terlibat dalam pemerintahan.
2. Ekonomi memburuk
Buruknya ekonomi Mesir merupakan warisan Mubarak.
Birokrasi di masa Mubarak adalah birokrasi yang korup, dan birokrasi ini masih
bertahan di masa Mursi. Mursi sudah berupaya melakukan reformasi birokrasi,
namun upaya ini juga harus dilakukan dengan hati-hati. Salah-salah, upaya
reformasi birokrasi yang terlalu agresif akan memperkuat tuduhan oposisi bahwa
Mursi berupaya menyingkirkan lawan politik dan melakukan IM-isasi pemerintah.
Berkaca dari pengalaman Indonesia, pemberantasan korupsi
dan reformasi birokrasi adalah proses panjang yang mustahil diselesaikan dalam
satu tahun. Tidak tepat jika kemudian melimpahkan seluruh kesalahan itu pada
presiden berikutnya jika sumber kesalahan berada pada pemerintahan lama. Ini
sama saja dengan menyalahkan. Artikel Guardian berikut menyajikan analisis
singkat tentang kondisi Mesir dan apa yang sudah Mursi lakukan (bisa dilihat di
guardian.co.uk).
3. Pelanggaran HAM
Polisi Mesir adalah polisi yang terkenal paling kejam dan
melanggar HAM. Mereka terlatih dan dibiarkan melakukan itu sejak zaman Nasser.
Bahkan tidak terhitung berapa anggota Ikhwan yang meninggal akibat siksaan
polisi. Saat Mursi memerintah, polisi masih polisi lama. Banyak tindakan mereka
yang tidak dapat dikontrol Mursi.
Serangan ke Gereja Koptik memang terjadi, tapi pelakunya
tidak jelas. Polisi tidak dapat (tidak mau?) mengusut kasus ini. Saat itu
pemuda Ikhwan sempat menawarkan untuk membantu menjaga gereja-gereja
(english.ahram.org), namun mereka tidak dapat mencegah kekerasan yang meluas
karena memang itu kewajiban polisi.
Intinya, kekerasan BUKAN karena instruksi
Mursi/pemerintahnya. Pelakunya belum teridentifikasi dan polisi yang mewarisi
budaya lama kesulitan (enggan?) mengusutnya.
4. Dekrit Presiden
Ini dilakukan Mursi karena banyak antek Mubarak di
pengadilan (reuters.com, arabnews.com) dan MK mencoba menggulingkan Mursi
dengan berbagai tuduhan (guardian.co.uk). Karena itu, Mursi membuat dekrit
dengan menyatakan Presiden tidak dapat diturunkan oleh pengadilan
(edition.cnn.com).
Kalau mau dinilai otoriter, bisa juga dekrit ini
dipandang demikian. Menurut saya, ini satu-satunya alasan yang
"layak" untuk mendemo Mursi. Terlepas dari kondisi yang pelik di
Mesir, memang secara teori politik kurang pas untuk membuat dekrit demikian.
(pm)
*http://www.nabawia.com/read/422/ketika-media-memelintir-mursi--lagi
