Setelah satu minggu ini mengikuti pemberitaan di media massa tentang
Fathana, PKS, KPK akhirnya saya mencapai "orgasme". Semua membuat badan
lemas namun akhirnya saya berfikir memang ada sesuatu yang tidak beres? Kalau mau melihat jernih tidak bisa dipungkiri bahwa KPK
bertindak diskriminatif terhadap kasus quota impor daging sapi yang
menjerat LHI. KPK bergerak cukup cepat walau terkesan akal-akalan yang
dipaksakan termasuk terhadap tuduhan TPPU.
Ditambah lagi KPK
berkolaborasi dengan PPATK. Selama ini sangat jarang bahkan kurang lazim
pimpinan PPATK muncul atau bicara ke publik melalui media, namun dalam
hal terkait impor daging sapi ini PPATK mengungkap aliran dana dari
Fathana ke 20 perempuan. Bahkan tidak tanggung-tanggung PPATK menelisik
aliran dana Fathana sejak tahun 2003.
Tentu kita masih ingat
kasus bail out dana century yang jumlahnya fantastis tentu PPATK sangat
mudah untuk menelusuri aliran dana ini mengalir ke siapa saja, ke
korporasi apa saja, atau ke partai mana saja ? Ya tentu pastinya PPATK
tahu pasti kemana saja dana itu bermuara dan sudah dilaporkan ke KPK
tapi untuk yang satu ini mentok dan KPK "tepok jidat" kemudian "balik
kanan" bahkan terkesan kasus ini sedang di carikan kambing hitamnya
kalau sementara tuntutan publik terus menekan dan di antara partai
politik PKS lah yang cukup gencar !
Begitupun kasus "hambalang"
nilainya juga fantastis masa KPK baru menyita satu mobil harier milik
mantan ketum partai Demokrat Anas Urbaningrum. Padahal kemana saja dana
hambalang itu dialirkan mantan bendahara umum partai Demokrat Nazarudin
sudah berbusa mulutnya berbicara menyebutkan siapa-siapa saja yang
menikmatinya termasuk untuk membiayai konggres partai Demokrat di
Bandung, namun lagi-lagi KPK "tepok jidat" ketika membentur nama Ibas
dan "balik kanan" juga!
Satu hal lagi siapa yang mengusai ruang
publik yaitu media massa ? Tentu mereka ini semua punya kepentingan di
balik pemberitaan. Informasi bisa membentuk pengetahuan opini bahkan
perilaku publik. Produksi informasi yang dilakukan media massa disamping
memenuhi kebutuhan publik juga untuk melakukan agenda publik bagi
kepentingan 2014.
Dalam sejarah manapun, di dunia manapun media
massa adalah alat propaganda termasuk di alam demokrasi sekalipun namun
dengan pola yang mengikuti alam demokrasi tersebut. Kalau dalam iklim
otoritarian penguasa "memaksa" media massa menjadikan penguasa
satu-satunya sumber informasi. Sedangakan dalam iklim demokratis tidak
jauh beda pihak pebisnis, pemodal bisa menjadi "pengarah", "pemesan"
atau bahkan sumber informasi bahkan partai politikpun bisa asal bayar
juga bisa. Bayangkan kalau Prabowo dan Surya Paloh punya agenda politik ?
Bayangkan kalau ARB dan SBY punya agenda politik ? Bayangkan Wiranto,
Hary Tanoe dan Dahlan Iskan punya agenda politik ? Semua agenda politik
itu harus di injeksikan ke ruang publik untuk mengkerdilkan lawan.
Para pembaca status ini harus menggaris bawahi bahwa pemilu 2014
sebentar lagi tentu pertarungan urat syarafnya sudah dimulai dari
sekarang dan PKS dianggap rival yang cukup potensial di 2014 oleh
partai-partai besar seperti Demokrat, PDIP, dan Golkar dan juga oleh
partai-partai Gerindra, Nasdem dan Hanura !
Ditambah lagi KPK berkolaborasi dengan PPATK. Selama ini sangat jarang bahkan kurang lazim pimpinan PPATK muncul atau bicara ke publik melalui media, namun dalam hal terkait impor daging sapi ini PPATK mengungkap aliran dana dari Fathana ke 20 perempuan. Bahkan tidak tanggung-tanggung PPATK menelisik aliran dana Fathana sejak tahun 2003.
Tentu kita masih ingat kasus bail out dana century yang jumlahnya fantastis tentu PPATK sangat mudah untuk menelusuri aliran dana ini mengalir ke siapa saja, ke korporasi apa saja, atau ke partai mana saja ? Ya tentu pastinya PPATK tahu pasti kemana saja dana itu bermuara dan sudah dilaporkan ke KPK tapi untuk yang satu ini mentok dan KPK "tepok jidat" kemudian "balik kanan" bahkan terkesan kasus ini sedang di carikan kambing hitamnya kalau sementara tuntutan publik terus menekan dan di antara partai politik PKS lah yang cukup gencar !
Begitupun kasus "hambalang" nilainya juga fantastis masa KPK baru menyita satu mobil harier milik mantan ketum partai Demokrat Anas Urbaningrum. Padahal kemana saja dana hambalang itu dialirkan mantan bendahara umum partai Demokrat Nazarudin sudah berbusa mulutnya berbicara menyebutkan siapa-siapa saja yang menikmatinya termasuk untuk membiayai konggres partai Demokrat di Bandung, namun lagi-lagi KPK "tepok jidat" ketika membentur nama Ibas dan "balik kanan" juga!
Satu hal lagi siapa yang mengusai ruang publik yaitu media massa ? Tentu mereka ini semua punya kepentingan di balik pemberitaan. Informasi bisa membentuk pengetahuan opini bahkan perilaku publik. Produksi informasi yang dilakukan media massa disamping memenuhi kebutuhan publik juga untuk melakukan agenda publik bagi kepentingan 2014.
Dalam sejarah manapun, di dunia manapun media massa adalah alat propaganda termasuk di alam demokrasi sekalipun namun dengan pola yang mengikuti alam demokrasi tersebut. Kalau dalam iklim otoritarian penguasa "memaksa" media massa menjadikan penguasa satu-satunya sumber informasi. Sedangakan dalam iklim demokratis tidak jauh beda pihak pebisnis, pemodal bisa menjadi "pengarah", "pemesan" atau bahkan sumber informasi bahkan partai politikpun bisa asal bayar juga bisa. Bayangkan kalau Prabowo dan Surya Paloh punya agenda politik ? Bayangkan kalau ARB dan SBY punya agenda politik ? Bayangkan Wiranto, Hary Tanoe dan Dahlan Iskan punya agenda politik ? Semua agenda politik itu harus di injeksikan ke ruang publik untuk mengkerdilkan lawan.
Para pembaca status ini harus menggaris bawahi bahwa pemilu 2014 sebentar lagi tentu pertarungan urat syarafnya sudah dimulai dari sekarang dan PKS dianggap rival yang cukup potensial di 2014 oleh partai-partai besar seperti Demokrat, PDIP, dan Golkar dan juga oleh partai-partai Gerindra, Nasdem dan Hanura !
